Survei NSN: PDIP, PSI, dan Golkar Tiga Besar di DKI Jakarta
Peringkat pertama elektabilitas partai politik di DKI Jakarta masih dikuasai oleh PDIP. Temuan survei Nusantara Strategic Network (NSN) yang menunjukkan elektabilitasPDIP mencapai 24,5 persen, disusul oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebesar20,3 persen.
Golkar memantapkan diri pada posisi tiga besar dengan elektabilitas 10,0 persen. Dengan demikian gabungan total ketiga partai mencakup lebih dari separuh dukunganyang diberikan oleh publik ibukota.
“PDIP, PSI, dan Golkar menduduki posisi tiga besar partai politik di DKI Jakarta,” ungkap Direktur Program NSN Riandi di Jakarta pada Kamis (16/3). Pada saat AniesBaswedan masih menjabat gubernur, PDIP dan PSI merupakan dua kekuatan “oposisi” yang paling lantang.
Meskipun tensi politik relatif sudah mereda seiring lengsernya Anies, tetapi PDIP dan PSI masih mendulang dukungan publik yang paling tinggi. Kedua partai juga menjadipendukung kuat Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menggantikan posisiAnies.
“Publik masih ingat betapa vokalnya politisi PDIP dan PSI di Kebon Sirih dalammengkritisi kebijakan Anies, mulai dari naturalisasi sungai, sumur resapan, hinggagelaran balap mobil listrik Formula E,” tandas Riandi.
Sebaliknya, setelah Heru menggantikan Anies, PDIP dan PSI kerap melontarkan pujian. Misalnya dalam kasus sodetan Ciliwung, di mana Presiden Jokowi mengungkap gerakcepat Heru melakukan normalisasi sungai, kebijakan yang sebelumnya ditolak oleh Anies.
Pada saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 Anies mewacanakan naturalisasi alih-alih normalisasi sungai sebagai solusi pengendalian banjir di ibukota. Namun pada kenyataannya baik program naturalisasi maupun normalisasi terkesan mandek, tidakada kemajuan berarti.
Anies malah menggencarkan pembangunan sumur resapan, yang mengundang kritikwarga. Buruknya konstruksi membuat sejumlah sumur menjadi penyebab amblas, sehingga menimbulkan kecelakaan dan membahayakan pengendara kendaraanbermotor.
“Baik PDIP maupun PSI meminta Heru melakukan evaluasi terhadap kebijakan sumurresapan agar bisa berfungsi lebih baik,” Riandi menjelaskan. Heru memutuskan untukmelanjutkan program sumur resapan sebagai bagian dari program pengendalian banjirdi Jakarta.
Partai-partai lain yang sebelumnya menjadi pendukung Anies kini cenderung melunakterhadap Heru. “Heru dipandang sama saja seperti Anies, dulu Anies mengganti semuakebijakan Ahok, sekarang Heru dianggap tengah menghapus jejak Anies di ibukota,” tegas Riandi.
Selain Golkar, elektabilitas partai-partai di DKI Jakarta adalah sebagai berikut: Gerindra(7,0 persen), Nasdem (5,5 persen), Demokrat (4,8 persen), dan PKS (4,0 persen). Berikutnya PPP (2,5 persen), PKB (2,0 persen), dan PAN (1,3 persen).
Lalu ada partai-partai yang tidak memiliki kursi, baik di DPRD DKI Jakarta maupunnasional, seperti Perindo (1,0 persen), serta partai-partai baru yaitu Gelora (0,8 persen) dan Ummat (0,5 persen). Terakhir ada Hanura (0,5 persen) dan PBB (0,3 persen).
Sisanya nihil dukungan, yaitu Garuda, PKN, dan Partai Buruh, sedangkan sisanyamenyatakan tidak tahu/tidak jawab 15,0 persen. “Total ada 18 partai politik pada tingkatnasional yang telah diloloskan oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2024,” pungkasRiandi.
Nusantara Strategic Network (NSN) melakukan survei pada 21–28 Februari 2023dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalahmultistage random sampling. Margin of error survei ±4,9 persen, pada tingkatkepercayaan 95 persen. (*)