Survei: Mayoritas Warga DKI Jakarta Setuju Interpelasi Formula E
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan balap mobil listrik Formula E terus-menerus menjadi polemik. Sebelumnya gelaran Formula E dituding sebagai pemborosan uang rakyat, penebangan pohon di Monas, hingga kemudian ditunda karena pandemi Covid-19.
Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dukungan terhadap rencana interpelasi terus bergulir di tengah-tengah masyarakat Jakarta.
Temuan survei yang dilakukan oleh Nusantara Strategic Network (NSN) menunjukkan mayoritas publik DKI Jakarta setuju dilakukan interpelasi, yaitu sebanyak 71,5 persen. Sebagai warga dan pembayar pajak, publik merasa perlu kejelasan penggunaan anggaran untuk gelaran Formula E.
“Mayoritas warga DKI Jakarta setuju dilakukan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E,” ungkap Direktur Program NSN Riandi di Jakarta, Kamis (9/9).
Dari hasil audit BPK, Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan commitment fee sebesar Rp 360 miliar pada 2019 dan Rp 200 miliar pada 2020, serta bank garansi Rp 423 miliar. Pengeluaran tersebut belum termasuk biaya lainnya yang ditalangi BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Anies menjadikan Formula E sebagai program prioritas yang ditargetkan terselenggara pada Juni 2022. Formula E digadang-gadang sebagai kampanye untuk menggugah kesadaran lingkungan dengan mengenalkan kendaraan bertenaga listrik yang bebas emisi.
Selain itu penyelenggaraan Formula E juga diharapkan bisa mendatangkan wisatawan ke Jakarta sebagai ibukota negara beserta multiplier effect-nya. Di sisi lain, Formula E dituding menghabiskan anggaran dan merusak kawasan Monas sebagai cagar budaya.
Penolakan publik terhadap interpelasi hanya dilontarkan oleh sebanyak 25,0 persen, sisanya tidak tahu/tidak jawab 3,5 persen. “Sebaiknya Anies menggunakan interpelasi untuk menjelaskan manfaat Formula E kepada publik, alih-alih menghindari dan berusaha menggagalkan,” tandas Riandi.
Sebagaimana diketahui, Anies mengumpulkan pimpinan partai-partai politik yang menolak interpelasi di rumah dinas gubernur, di tengah bergulirnya rencana interpelasi. Sejauh ini hanya dua fraksi yaitu PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendorong supaya terjadi interpelasi.
Nusantara Strategic Network (NSN) melakukan survei pada 28 Agustus-3 September 2021 dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±4,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)